permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 72, BN. permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Kemudian yang terbaru Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. Pengangkatan. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa; 8. [1] Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tugas Rukun Tetangga (“RT”) Secara umum, pengaturan tugas, fungsi, dan kewajiban RT dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 18/2018”). Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. TENTANG. Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan; b. permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa: 15 februari 2022 | 378 kali: visi dan misi ppid desa rancaekek wetan: 05 februari 2023 | 149 kali: pemerintah diminta lakukan percepatan penetapan dan penegasan batas desa: 16 desember 2022 | 1. Hubungan Antar Peraturan. Baik itu format Doc (Word) maupun PDF. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. PERMENDAGRI NO. Undang-Undang Desa diterbitkan pada 15 Januari. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67. Dalam penjelasan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa Kasi Kesejahteraan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa. . Saya sudah menjadi perangkat yaitu sekdes di desa Wawo kecamatan Wawo kabupaten Kolaka Utara provinsi Sulawesi tenggara sudah enam tahun dan sudah memegang SK penyesuaian masa jabatan perangkat desa sebagai akibat dari Permendagri no. Undang-Undang Nomor 6 Tahun. Permendagri No 84 Tahun 2015 10. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Permendagri Nomor 67 Tahun 2017; Nomor Surat Keluar; Larangan Perangkat Desa; Apabila ada masalah, pertanyaan, masukan, atau apa saja yang mau Sobat Desa sampaikan. NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANGGARAI BARAT, Menimbang : a. Ade Didin Tajudin. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (16) Peraturan Daerah. 83 Tahun 2015: Permendagri No. Menyoal Pemberhentian Perangkat Desa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. pdf - Google Drive. Artikel ini menjelaskan secara rinci isi dan tujuan dari Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 serta dampaknya bagi pemerintahan desa. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, dan Pasal 71. [7] Jadi, meskipun berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa, ia dapat melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa. ABSTRAK: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, sebagaimana. Desa Rarang Selatan Kec. PERMENDAGRI NO. Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya dan terisinya. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. permendagri 46 2016. View Details Silahkan download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 melalui link di bawah ini: Download PDF. 59 Kali Pelayanan. 67 Tahun 2017 yang intinya adalah untuk mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Ditetapkan tanggal: 31 Desember 2015: Diundangkan tanggal: 5 Januari 2016: Berlaku tanggal: 5 Januari 2016: Nomor BN: 5 . Lebih lanjut, Baca : Kumpulan Permendagri Tentang Desa Terbaru. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. UU No. 67 Tahun 2017 Tahun 2017 Tentang Permendagri Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Bupati Probolinggo tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desabahwa dengan berlakunya permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta adanya putusan ma nomor 14p/hum/2018, maka perda nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa perlu diubah; pasal 18 uud 1945; uu 12/1950; uu. SOTK Pemerintah Desa adalah salah satu landasan dalam pengangkatan atau pengisian jabatan Perangkat Desa, selain aturan khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Juncto Permendagri Nomor 83 tahun 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanAturan mengenai syarat umum tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai. JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pertama atas uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri Perangkat Desa) pada Kamis (9/3/2023). Namun yang pasti, semua proses pemberhentian atau pengangkatan perangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). 6 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2003; - UU No. Reject. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang persyaratan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi syarat umum dan khusus. channel Abdi. Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 diubah. Desa 3. bahwa dengan admava dinamika perubahan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya tata cara pengangkatan. jogloabang Sab, 11/25/2017 - 01:28. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017. Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri No. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus mengacu pada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen Peraturan : Permendagri No. 69 Tahun 1958; UU No. menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE BOLANGO, : bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dalam penyelenggaraan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ini mengatur tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 83 Tahun 2015. Peraturan Perundang-undangan. 83_th_2015_tentang_Pengangkatan_Pemberhentiaan_Perangkat_Desa. Normalnya, berdasarkan pengalaman kami melakukan monitoring pada sobat desa, mutasi perangkat desa ini bisa terjadi karena beberapa alasan. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri No. Dasar hukum pelaksanaan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur secara khusus dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan data pada simpel. Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Download (DOC, 104KB) Permendagri. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberhentian dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang. Awal 2024 nanti, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan genap berusia satu dekade. Dengan adanya ke-2 Permendagri tersebut. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Download (DOC, 77KB) Permendagri. tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 4); 10. UU No. 1 TH 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. Dalam Pasal 42 Perda Indragiri 4/2015 disebutkan bahwa masa jabatan perangkat desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun. 1223, 2017 kemendagri. 67 Tahun 2017 principle. Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (2) Penataan Desa dan penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa: a. 43 Tahun 2014 6. bahwa Peraturan Desa Jemaras Kidul Nomor 03 Tahun 2002 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c. 60 Tahun 2014 7. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 Perda Kab Kaur No 13 Th 2016 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa dapat diatur dalam Perbup; dan c. c. Terdapat regulasi yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian. forgot password? peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Loading…. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. Permendagri No 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri 82/2015 ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Agustus 2017. 64 Th. melaksanakan Permendagri No. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu ditetapkan Peraturan daerah tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Permendagri No. Berdasarkan aturan di atas,. December 31, 2019 admin Comment (0) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemdes. 84 TH 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah #Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa: Download Dokumen: Permendagri Nomor 66 Tahun 2017: Tanggal diundangkan: 5 September 2017: Nomor: 67: Tahun: 2017: Tentang: #Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan. 82 TH 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam ketentuan Pasal 5 angka 1 Permendagri No. Pasal 3 (1) Penataan Desa ditetapkan dengan Perda Kabupaten /Kota. Media Berbagi Dalam Desa Membangun Posted on January 23, 2018 July 31, 2018 by gurudesa PERMENDAGRI NO. Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 5. 1508277388-Perdes Desa Semanu No. NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 2016-04. 0. December 26, 2019 admin Comments (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 mengatur tentang Pengangkatan dan. Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang persyaratan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,perangkat desa diangkat dari warga desa yang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 6. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri telah. Bandung Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa. . penataan Desa; dan b. . Judul. 05-2017 ttg SOTK Pemerintahan Desa Semanu. 67 Tahun 2017 yang intinya adalah untuk mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar lebih tertib. BN = Berita Negara. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberentian Kepala. Undangan RAKORNAS 2018 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Statistik Pengunjung . Pemberhentian Perangkat Desa dalam Permendagri 67 Tahun 2017 Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa tentu harus sesuai dengan ketentuan dan hukum berlaku. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. . 67 tahun 2017 atas perubahan dari Permendagri no. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan. Permendagri tersebut berisi perihal perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No. (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Beranda; KURIKULUM MERDEKA; MODUL AJAR; PENDIDIKAN; KIP KULIAH; IKUTI GOOGLE NEWS. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Mas bisa lihat pada Permendagri 67 Tahun 2017 pasal 6, 7 dan juga 10A yang kurang lebih bunyinya seperti ini. anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023: 10 maret 2022 | 445 kali: permendagri nomor 119 tahun 2019 mengenai iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa : 03 januari 2023 | 95 kali: pelaksanaan agenda rutin, pokja posyandu desa rancaekek wetan melaksanakan kunjungan ke posyandu tingkat rw: 24 februari. PERANGKAT DESA; BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;Dikeluarkannya PP terkait penghasilan perangkat desa dan Permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kemudian menimbulkan beberapa permasalahan baru pada jalannya pemerintahan di desa. 3. JAKARTA – Permohonan uji materi yang mempersoalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Mahkamah Konstitusi (MK) dicabut oleh pemohon pada Kamis (9/3). 27 Tahun 1959; UU No. UU No. Download. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberentian Perangkat Desa. Twitter. 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 14,. Persyaratan umum calon perangkat desa; (1) b erpendidikan paling rendah. XIII/2015, bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 25 Kali Peraturan BUpati Lombok Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; c. PERMENDAGRI No. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Kaur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian. menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Peraturan Perundang-undangan. Permendagri No. Permendagri No. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 83 TH 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. Permendagri 67 Tahun 2017, Isi Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Download Permendagri 67 Tahun 2017 PDF dan Docjogloabang Sab, 11/25/2017 - 01:28. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan. Peraturan Daerah. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. . Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Rotasi Perangkat Desa ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40, Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara. Peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat pekon di kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya, Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam (Pasal 2 ayat 1). Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Temukan Kami di Facebook Pemerintah Desa Statistik Desa. Ketentuan Penutup.